Perbankan Syariah di Indonesia

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia dapat dikatakan cukup baik. Bank Syariah pertama yang didirikan di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Selama periode tahun 1992-1998 hanya terdapat satu Bank Syariah dan 78 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Perkembangan yang lambat pada periode tersebut kemungkinan disebabkan oleh kurangnya dukungan dari pemerintah terhadap sistem ekonomi syariah (Ika dan Abdullah, 2011).

Perkembangan Bank Syariah tidak lepas dari kebutuhan masyarakat muslim mengenai sistem perbankan yang bebas bunga. Sebagian masyarakat muslim tidak berkenan dengan penerapan bunga karena hal tersebut termasuk dalam riba yang merupakan transaksi yang diharamkan dalam syariat Islam. Tujuan didirikannya bank dan lembaga keuangan syariah lainnya yaitu merupakan upaya dari masyarakat muslim untuk menjalankan semua aspek kehidupan ekonominya agar sesuai dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah.

Ide atau gagasan mengenai pendirian bank syariah pada tingkat internasional diungkapkan pada Konferensi Negara-negara Islam sedunia yang diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada 21-27 April 1969. Kemudian pada Desember 1970, Mesir mengajukan proposal pendirian bank syariah pada Sidang Menteri Luar Negeri Negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang diadakan di Karachi, Pakistan. Usulan tersebut kembali diagendakan pada Sidang Menteri Luar Negeri OKI di Benghazi, Libya pada Maret 1973. Pada Juli 1973, dibicarakan rancangan pendirian Bank Syariah. Kemudian pada Mei 1974 dibahas mengenai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sidang Menteri Keuangan OKI yang diadakan di Jeddah pada tahun 1974 menyetujui rancangan pendirian Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank (IDB). Dengan didirikannya IDB, negara-negara Islam termotivasi untuk mendirikan lembaga keuangan syariah (Al-Arif, 2012: 101-102).

Sementara itu, gagasan pendirian Bank Syariah di Indonesia muncul pada pertengahan tahun 70-an. Hal tersebut dibahas pada seminar nasional hubungan Indonesia-Timur Tengah pada 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional oleh Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Kemudian pada tahun 1988, gagasan tersebut kembali muncul ketika pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) mengenai liberalisasi industri perbankan. Para ulama berusaha mendirikan bank bebas bunga, namun belum ada perangkat hukum sebagai rujukan. Kemudian pada 1992, didirikan Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia sebagai hasil kerja tim perbankan MUI.

Pada tahun 1994, pemerintah meluncurkan Bait al-Maal wa al-Tamwil (BMT) sebagai gerakan nasional, yang kemudian berkembang secara luas. BMT bukan bank namun merupakan organisasi non pemerintah yang beroperasi seperti layaknya bank. Sebagai lembaga keuangan terkecil, target pasar BMT fokus pada pedagang kecil (Ahmed, 2006: 235).

Undang-undang yang mengatur mengenai bank syariah di Indonesia adalah UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang tersebut belum mengatur mengenai Bank Syariah secara eksplisit, namun diperkenankan adanya bank dengan prinsip bagi hasil. Kemudian dikeluarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang menyatakan Indonesia menganut dual banking system dalam perbankan nasional. Tahun 1999, dikeluarkan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang mengakomodasi Bank Indonesia dalam mengambil kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah, yang kemudian diamandemen menjadi UU No. 3 tahun 2004. Kemudian pada 16 Juli 2008, disahkanlah UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai landasan hukum bagi perbankan syariah nasional (Al-Arif, 2012: 103-106).

Latar belakang dikeluarkannya regulasi mengenai perbankan syariah antara lain (Anshori, 2009: 2):

  • Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dengan terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi sesuai dengan prinsip syariah;
  • Meningkatnya kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap jasa perbankan syariah;
  • Adanya kekhususan dalam perbankan syariah dibandingkan perbankan konvensional;
  • Perbankan syariah perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia pada masa reformasi ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Undang-undang tersebut mengatur tentang landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga mengarahkan bank-bank konvensional agar membuka cabang syariah atau mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah (Antonio, 2011: 26).

Pada periode tahun 1992-1998, Bank Umum Syariah yang beroperasi di Indonesia hanya Bank Muamalat Indonesia. Kemudian muncul kritikan mengenai produk Bank Syariah, yang mana produk yang digunakan hanya Murabahah dan Bai’ Bitsaman Ajil saja. Oleh karena itu, Bank Muamalat pada tahun 1997 melakukan workshop untuk mengembangkan produk perbankan syariah dan tidak lagi mengikuti produk Bank Islam Malaysia Berhad (Muthaher, 2012: 6).

Perkembangan produk perbankan syariah disebabkan adanya perbedaan pendekatan, yaitu metode akomodatif dan asimilatif. Metode akomodatif dalam pengembangannya menggunakan cara pragmatis, yang berasumsi bahwa saat ini tidak ada situasi yang ideal untuk melaksanakan syariah secara murni dalam perbankan syariah. Sehingga seringkali dikatakan bahwa bank syariah adalah bank konvensional yang “disyariahkan” dalam operasionalnya. Sedangkan metode asimilatif berpendapat bahwa bank syariah merupakan salah satu personifikasi abstrak dari orang yang melakukan akad syariah-muamalah. Metode ini memandang bahwa bank syariah hanya alat penerapan dari produk syariah yang tidak dapat mengubah atau memperbaharui produk syariah (Muthaher, 2012: 7-8).

Pada tahun 1999, Bank Syariah kedua didirikan yaitu Bank Syariah Mandiri yang merupakan bank milik pemerintah pertama yang operasionalnya berdasarkan pada prinsip syariah. Kemudian pada tahun 2004, didirikan Bank Mega Syariah sebagai bank syariah ketiga di Indonesia. Dengan didirikannya Bank Umum Syariah tersebut, perkembangan perbankan syariah mulai menunjukkan perkembangan yang cukup pesat.

Pemerintah telah banyak mendukung perkembangan bank syariah di Indonesia. Hingga saat ini telah didirikan 12 Bank Umum Syariah di Indonesia, 22 Unit Usaha Syariah, dan 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Untuk itu, pemerintah pun telah menetapkan Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah untuk mengatur mengenai operasional perbankan syariah di Indonesia.

 

Tabel 2.1

Perkembangan Jaringan Kantor Bank Syariah

Indikator 2010 2011 2012 2013 2014
Bank Umum Syariah          
–          Jumlah Bank 11 11 11 11 12
–          Jumlah Kantor 1.215 1.401 1.745 1.998 2.151
Unit Usaha Syariah          
–          Jumlah Bank Konvensional yang memiliki UUS 23 24 24 23 22
–          Jumlah Kantor 262 336 517 590 320
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah          
–          Jumlah BPRS 150 155 158 163 163
–          Jumlah Kantor 286 364 401 402 439
Total 1.763 2.101 2.663 2.990 2.910

Sumber: www.ojk.go.id

Perbankan syariah memiliki prinsip dasar operasional yang berbeda dengan perbankan konvensional. Hal yang paling mendasar dalam perbankan syariah. Pelarangan riba dalam Islam didasarkan pada Al-Qur’an dalam Surat Al-Baqarah ayat 275-279. Riba dalam konteks ekonomi modern disetarakan dengan bunga (interest). Sehingga dalam perbankan syariah, keuntungan yang diperoleh bank berasal dari bagi hasil (Profit and Loss Sharing), bukan bunga (interest).

Kontrak bagi hasil (Profit and Loss Sharing) dirumuskan dalam hubungan pemilik dan agen, dimana peminjam (agen) menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan sementara pemilik dana menyediakan modal, menjadi partner dan menanggung risiko bersama. Susunan ini penting karena menetapkan modal sumber daya manusia sama dengan modal finansial, menghapus apapun jaminan keuntungan tetap (Ghayad, 2008).

Selain riba, dalam perbankan syariah juga tidak diperbolehkan melakukan transaksi yang dilarang oleh Islam. Transaksi tersebut antara lain yang berhubungan dengan alkohol, perjudian, pornografi, dan minuman keras yang berbahaya bagi kehidupan manusia. Perbankan syariah juga menerapkan zakat, bagi hasil, dan menghindari transaksi serta aktivitas yang bersifat spekulasi. Hukum Islam menganjurkan umatnya untuk memanfaatkan dananya dan tidak menyimpannya tanpa dimanfaatkan. Sehingga bank tidak dapat menggunakan dana dengan cara tradisional, namun mengelolanya untuk memperoleh bagi hasil (Nathan dan Ribiѐre, 2007).

Berikut ini merupakan prinsip-prinsip dasar dalam operasional bank syariah (Muhammad, 2013: 180-181):

  • Prinsip Simpanan Murni (al-Wadi’ah)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas Bank Syariah agar masyarakat yang memiliki kelebihan dana dapat menyimpannya dalam bentuk al-Wadi’ah. Fasilitas tersebut bertujuan untuk investasi agar memperoleh keuntungan seperti tabungan dan deposito. Dalam perbankan konvensional al-Wadi’ah  identik dengan giro.

  • Bagi Hasil (Syirkah)

Sistem bagi hasil merupakan suatu sistem yang mencakup tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dan pemilik dana, atau antara bank dan nasabah penerima dana. Bentuk produk bank syariah yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil ini yaitu mudharabah dan musyarakah. Prinsip mudharabah dapat digunakan sebagai dasar untuk produk pendanaan dan pembiayaan. Sedangkan musyarakah lebih banyak digunakan untuk pembiayaan.

  • Prinsip Jual Beli (at-Tijarah)

Prinsip jual beli merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan memnbeli barang yang dibutuhkan lebih dulu atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian atas nama bank. Selanjutnya bank akan menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan.

  • Prinsip Sewa (al-Ijarah)

Prinsip sewa terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

  1. Ijarah (sewa murni); contohnya seperti dalam hal penyewaan traktor dan alat-alat lainnya (operating lease). Secara teknis dalam dunia perbankan bank dapat membeli equipment yang dibutuhkan nasabah terlebih dahulu dan kemudian menyewakan kepada nasabah dalam waktu yang telah disepakati.
  2. Bai al takjiri atau ijarah al muntahiya bit tamlik (sewa beli); penyewa memiliki hak untuk memiliki barang yang disewa tersebut di akhir masa sewa (financial lease).
  • Prinsip Fee/Jasa (al-Ajr Walumullah)

Prinsip jasa mencakup layanan-layanan non-pembiayaan yang diberikan oleh bank. Bentuk produk yang berdasarkan pada prinsip jasa yaitu Bank Garansi, Kliring, Inkaso, Jasa Transfer, dan lainnya.

Daftar Pustaka

Ahmed, Salahuddin. 2006. Islamic Banking Finance and Insurance: A Global Overview. Kuala Lumpur: A.S. Noorden.

Al-Arif, M. Nur Rianto. 2012. Lembaga Keuangan Syariah. Bandung: CV Pustaka Setia.

Anshori, Abdul Ghofur. 2013. Hukum Perbankan Syariah. Bandung: PT. Refika Adhitama.

Antonio, Muhammad Syafi’i. 2011. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.

Ghayad, Racha. 2008. Corporate Governance and The Global Performance of Islamic Banks. Humanomics. 24: 207-216.

http://ojk.go.id

Ika, Siti R. dan Norhayati Abdullah. 2011. A Comparative Study of Financial Performance of Islamic Banks and Conventional Banks in Indonesia. International Journal of Business and Social Science. 2: 199-207.

Muhammad. 2013. Akuntansi Syariah Teori dan Praktik untuk Perbankan Syariah. Yogyakarta: STIM YKPN.

Muthaher, Osmad. 2012. Akuntansi Perbankan Syariah. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Nathan, Samy dan Vincent Ribiѐre. 2007. From Knowledge to Wisdom: The Case of Corporate Governance in Islamic Banking. VINE: The Journal of Information and Knowledge Management Systems. 37: 471-483.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s