Corporate Governance

Corporate Governance menjadi isu yang penting setelah krisis moneter pada tahun 1997-1998 yang melanda beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Beberapa kasus manajemen laba yang berhubungan dengan skandal fraud internasional seperti Enron, WorldCom, dan Parmalat di Amerika Serikat serta Kimia Farma dan Bank Lippo di Indonesia menyebabkan publik dan pemerintah menaruh perhatian pada potensi corporate governance dalam memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan menyampaikan pengukuran ekonomi dan informasi mengenai sumber daya dan kinerja dari pelaporan perusahaan yang berguna bagi yang berhak terhadap informasi tersebut (Ugbede et al., 2013).

Ensiklopedia Corporate Governance (Encycogov) mendefinisikan Corporate Governance sebagai bidang ekonomi yang menyelidiki bagaimana cara melindungi manajemen yang efisien dari perusahaan dengan menggunakan mekanisme insentif, seperti kontrak, rancangan organisasional, dan undang-undang (Hamdi dan Zarai, 2014). OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) Principle of Corporate Governance (1999) mendefinisikan Corporate Governance sebagai prosedur dan proses yang berdasarkan pada arah pengaturan dan pengendalian organisasi. Struktur Corporate Governance menetapkan pembagian hak dan tanggung jawab di antara pihak yang berbeda dalam organisasi, seperti dewan, manajer, pemegang saham, dan pemegang kepentingan lainnya, serta menetapkan peraturan dan prosedur untuk pengambilan keputusan (Bukhari et al., 2013).

Dalam Cadbury Report of 1992 Corporate Governance didefinisikan sebagai sistem yang mengarahkan dan mengandalikan perusahaan. Dewan direksi bertanggung jawab pada tata kelola perusahaan. Peran pemegang saham dalam tata kelola yaitu menunjuk direktur dan auditor serta untuk memuaskan kepentingan mereka dengan tepat sasaran.

Solomon (2010) dalam Turlea et al. (2010) berpendapat bahwa Corporate Governance dapat dilihat dari sudut pandang yang sempit dan luas. Dari sudut pandang yang sempit, Corporate Governance terbatas pada hubungan antara perusahaan dan pemegang saham (shareholders). Sedangkan dari sudut pandang yang luas, Corporate Governance dapat diartikan sebagai jaringan hubungan, yang mana bukan hanya antara perusahaan dan pemegang saham namun juga antara perusahaan dan pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan (stakeholders).

Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik memiliki beberapa asas yang harus diterapkan oleh masing-masing perusahaan. Asas-asas yang disebutkan dalam Prinsip Dasar dan Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance Perbankan Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2012), sebagai berikut.

1. Transparansi

Transparansi (transparency) mengandung unsur pengungkapan (disclosure) dan penyediaan informasi secara tepat guna, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Transparansi diperlukan agar bank menjalankan bisnis secara obyektif, profesional, dan melindungi kepentingan konsumen.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas (accountability) mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Perusahaan harus dapat mempertangungjawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara sehat, terukur, dan profesional dengan meperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas

Responsibilitas (responsibility) mengandung unsur kepentingan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal perusahaan serta tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Responsibilitas diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik atau dikenal dengan Good Corporate Citizen.

4. Independensi

Independensi (independency) mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan obyektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dalam hubungan dengan asas independensi, perusahaan harus dikelola secara independen agar masing-masing organ perusahaan beserta seluruh jajaran di bawahnya tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan profesionalisme dalam melaksakan tugas dan tanggung jawabnya.

5. Kewajaran dan Kesetaraan

Kewajaran dan kesetaraan (fairness) mengandung unsur perlakuan yang adil dan kemampuan yang sama sesuai dengan proporsinya. Dalam melaksanakan kegiataannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, konsumen, dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

Daftar Pustaka

Bukhori, Khuram Shahzad; Hayat M. Awan, dan Faareha Ahmed. 2013. An Evaluation of Corporate Governance Practice of Islamic Banks Versus Islamic Bank Windows of Conventional Banks. Management Research Review. 36:400-416.

Hamdi, Faouzi Mohamed dan Mohamed Ali Zarai. 2014. Corporate Governance Practices and Earnings Management in Islamic Banking Institutions. Research Journal of Finance and Accounting. 5: 81-96.

KNKG. 2012. Prinsip Dasar Dan Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance Perbankan Indonesia.

Turlea, Eugeniu; Mihaela Mocanu; dan Carmen Radu. 2010. Corporate Governance in The Banking Industry. Accounting and Management Information Systems. 9: 379-402.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s