Hak-hak Warga Negara dan Cara Memperjuangkannya


PENDAHULUAN
Selama ini kita mengetahui bahwa di Indonesia masih banyak warga negara yang belum mendapatkan sepenuhnya hak-hak mereka. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan perhatian warga negara terhadap hak-hak yang mereka miliki. Selain itu, pemerintah juga kurang menjamin hak-hak warga negaranya, sehingga mereka sering mengabaikan rakyat dan lebih mementingkan kepentingan pribadinya masing-masing.
Warga negara perlu memperjuangkan hak-hak mereka agar bisa memperolehnya dan mendapatkan kesejahteraan dalam hidup. Selain berjuang mendapatkan hak-hak mereka, warga negara juga harus melaksanakan kewajiban mereka dengan penuh tanggung jawab, sehingga ada keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Untuk memperjuangkan hak-hak mereka, masyarakat perlu berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan kehidupan mereka. Keterlibatan warga negara (citizen engagement) sangat perlu agar kebijakan dan keputusan yag diambil pemerintah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh warga negaranya.
Warga negara diharapkan mampu menyatakan pendapat mereka serta melibatkan diri dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. Warga negara dituntut untuk bisa berpikir kritis terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Dengan begitu mereka juga bisa menuntut agar hak-hak mereka sebagai warga negara dijamin oleh pemerintah dan bisa memperolehnya.
Oleh karena itu, dengan keterlibatan warga negara (citizen engagement) diharapkan mampu membantu warga negara untuk memperjuangkan dan memeperoleh hak-hak mereka. Dengan memperoleh hak-hak mereka, diharapkan warga negara bisa mendapatkan kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera.

Hak-hak Warga Negara
dan Cara Memperjuangkannya

Warga negara adalah orang yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota suatu negara yang mempunyai keterikatan timbal balik dengan negaranya. Sehingga warga negara merupakan hal yang penting yang harus ada dalam sebuah negara. Unsur-unsur pembentuk negara adalah rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Jadi tanpa rakyat, sebuah negara tidak akan pernah ada. Warga negara, termasuk di dalamnya rakyat, berperan penting dalam suatu negara. Warga negara memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang diatur dalam undang-undang yang berlaku dalam suatu Negara. Hak-hak warga negara harus diperjuangkan, karena mereka berhak mendapatkan hak-hak tersebut sebagai warga negara. Selain mendapatkan hak-haknya, warga negara juga harus memenuhi kewajiban-kewajibannya. Namun, warga negara sering kali tidak bisa mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara karena terhalang oleh beberapa hal. Olah karena itu, warga negara melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan hak-hak mereka sebagai warga negara.
Hak asasi manusia adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan dari sejak lahir. Hak merupakan sesuatu yang layak di terima oleh setiap manusia. Seperti mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak memeluk agama, dan hak untuk mendapat pengajaran. Hak selalu beriringan dengan kewajiban-kewajiban, ini merupakan sesuatu yang harus kita lakukan bagi bangsa, negara, dan kehidupan sosial.
Perlu disadari bahwa di Indonesia masih banyak warga negara yang belum mendapatkan hak-hak mereka seperti yang tercantum dalam undang-undang. Hal ini disebabkan karena sebaian dari mereka tidak mengetahui dan memahami hak-hak mereka sebagai warga negara. Sebab lainnya, mereka kesulitan mendapatkan hak-hak mereka karena beberapa hal, seperti sistem birokrasi yang berbelit-belit, adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggug jawab, ketidak pedulian pemerintah terhadap hak-hak warga negaranya, dan sebagainya. Seharusnya, pemerintah mampu menjamin agar warga negaranya bisa mendapatkan hak-hak mereka.
Hak dan kewajiban ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban yang tidak seimbang. Sudah sangat jelas bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, akan tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan untuk mendapatkan hak mereka daripada kewajiban yang harus mereka laksanakan sebagai wakil dari rakyat. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan dan sulit utuk menghilangkannnya.
Kita bisa mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara, kita harus tahu hak dan kewajiban kita masing-masing. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya, seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera.
Menyeimbangkan antara hak dan kewajiban bukan merupakan hal yang mudah. Sebagian besar orang lebih suka jika mereka bisa mendapatakan hak mereka namun mereka enggan melaksanakan kewajiban mereka. Padahal, tanpa keseimbangan antara hak dan kewajiban maka tidak bisa kita dapatkan pula keseimbangan dalam hidup. Akan tetapi, hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang. Apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Maka perlu adanya kerja sama antar warga negara guna memperjuangkan hak-hak mereka.
Menurut Samuel P. Hutington dan Joan Nelson dalam bukunya No Easy Choice : Political Participation in Develipong Countries, partisipasi adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah, partisipasi bisa bersifat pribadi-pribadi atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.
Dalam proses memperoleh hak-hak mereka, warga negara diharapkan menunjukkan partisipasi dan peran aktif dalam proses pengambilan keputusan atau proses pembuatan undang-undang ataupu peraturan dan kebijakan sehubungan dengan hak-hak mereka sebagai warga negara yaitu bebas menyatakan pendapat. Karena peraturan dan kebijakan yang diambil harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan rakyat. Oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam menyampaikan asprasi sangat dibutuhkan dan pemerintah diharapkan mampu memenuhi aspirasi masyarakat tersebut.
Sehubungan dengan partisipasi atau keterlibatan warga negara (citizen engagement), warga negara terutama orang miskin, perempuan, pemuda dan kaum marginal lainnya diharapkan terlibat aktif dalam setiap ruang, proses dan tahapan pembangunan dan juga dalam pengambilan keputusan, baik yang berhubungan dengan Negara maupun yang berhubungan dengan urusan sosial kemasyarakatan (keluarga, adat isitiadat, agama, organisasi sosial, dan lain‐lain). Warga diharapkan memiliki posisi tawar dan mampu berpikir kritis untuk menilai semua kebijakan pemerintahan yang berdampak pada kehidupannya.
Keterlibatan warga negara (citizen engagement) sehubungan dengan cara mereka memperoleh hak-hak mereka perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Karena selama ini partisipasi masyarakat masih sangat kurang dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dan perhatian masyarakat terhadap proses pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan kehidupan mereka. Selain itu, pemerintah atau pembuat kebijakan sering kali tidak melibatkan rakyatnya dalam pengambilan keputusan tersebut. Hal ini menyebabkan warga negara kesulitan memperjuangkan dan mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Padahal keterlibatan warga negara (citizen engagement) sangat memungkinkan terjadinya perilaku terbuka, toleransi, dan sikap saling percaya antara warga negara dan pemerintah.
Sebagai warga negara kita harus mampu memperjuangkan kepentingan dan hak‐hak dasarnya sebagai warga serta mempertahankan identitasnya dengan cara membangun relasi dan interaksi sosial di lingkungan komunitas kita dan mengorganisir diri dengan cara bergabung dengan organisasi di komunitas kita, membentuk organisasi baru atau bergabung pada organisasi yang lebih besar.
Melalui interaksi yang terus menerus dan terorganisir diri dalam komunitasnya dan melembaga, maka warga negara, terutama orang miskin, perempuan, pemuda, dan kaum marginal lainnya dapat membangun kesadaran kolektif dan solidaritas sosial, memperoleh pengetahuan dan dapat memahami hak‐hak dasarnya sebagai warga negara dan memperjuangkan hak‐haknya tersebut. Selain itu, warga negara mengetahui kewajibannya dan dapat melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.
Hak-hak dasar warga negara dalam berbagai bidang kehidupan dan cara yang bisa ditempuh untuk memperolehnya adalah sebagai berikut :
1). Pasal 26; menyatakan diri sebagai warga negara dan penduduk Indonesia atau ingin menjadi warga negara suatu Negara. Warga negara mendaftarkan diri ke catatan sipil, bila ingin menjadi warga negara bisa melalui proses naturalisasi dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.
2). Pasal 27 ayat (1); bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Warga negara dapat mengadukan pelanggaran hukum yang menimpanya dan berhak atas perlindungan hukum. Semua warga negara juga berhak duduk di kursi pemerintahan.
3). Pasal 27 ayat (2); memperoleh pekerjaan dan dan penghidupan yang layak. Setiap warga negara bisa bekerja di tempat yang diinginkan atau membuka lapangan kerja dan mendapatkan penghidupan yang layak dari penghasilannya itu.
4). Pasal 27 ayat (3); ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Warga Negara berhak membela negaranya.
5). Pasal 28; kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran, lisan dan tulisan sesuai dengan undang-undang. Warga negara bebas mengeluarkan pendapatnya dan membentuk organisasi atau perkumpulan yang tidak melanggar hukum.
6). Pasal 29 ayat (2); jaminan memeluk salah satu agama dan beribadah menurut ajatran agama masing-masing. Warga negara berhak memeluk agama yang diakui oleh pemerintah dan beribadah sesuai dengan agamanya.
7). Pasal 30; ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara. Warga negara berhak ikut serta memepertahankan keamanan dalam berbagai situasi.
8). Pasal 31; mendapatkan pendidikan. Semua warga negara berhak mendapat pendidikan dengan bersekolah di sekolah formal maupun non-formal.
9). Pasal 32; mengembangkan kebudayaan nasional. Warga negara berhak mengembangkan kebudayaan nasional yang ada di daerah masing-masing.
10).Pasal33; mengembangkan usaha-usaha dalam bidang ekonomi. Setiap warga Negara berhak mengembangkan usaha mereka di bidang ekonomi guna mencukupi kebutuhan hidup.
11).Pasal 34; memperoleh jaminan pemeliharaan dari pemerintah sebagai fakir miskin. Warga negara yang termasuk golongan fakir miskin berhak mendapatkan jaminan pemeliharaan dari pemerintah.

Dengan adanya hak-hak yang telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 tersebut, jika semua warga Negara bisa memperoleh hak-hak mereka masing-masing, maka masyarakat Indonesia bisa mencapai kemakmuran dan kesejahteraan hidup. Sehingga, sudah seharusnya pemerintah memperhatikan rakyatnya dan menjamin rakyatnya agar bisa memperoleh hak-hak mereka.
Namun, kita juga tidak boleh melupakan kewajiban yang dibebankan kepada kita. Sehingga keseimbangan dalam hidup ini dapat dicapai. Hak dan kewajiban warga negara dan juga pemerintah harus diseimbangkan agar tidak terjadi kesenjangan social yang mencolok di antara keduanya. Dengan menerapkan konsep keterlibatan warga negara (citizen engagement), diharapkan masyarakat bisa memperoleh hak-haknya dan memperjuangkannya dengan cara berpartisipasi tanpa melanggar hukum dan aturan yang berlaku.
Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang berdemokrasi harus bangun dari mimpi kita yang buruk ini dan merubahnya untuk mendapatkan hak-hak sebagai warga negara dan tak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia. Tunjukkan pada para pejabat dan pemerintah untuk bersiap-siap hidup setara dengan kita. Pemerintah juga diharapkan memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang selama ini kurang mendapat kepedulian dan tidak mendapatkan hak-haknya. Kita wajib menjunjung bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang lebih baik dan maju, yaitu dengan menjalankan hak-hak dan kewajiban dengan seimbang sehingga dapat tercapai kesejahteraan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s